SIMKESDA
Home
Privacy Policy
Login
Pemerintahan
Sistem Informaasi Pengajuan Kerjasama Provinsi NTB
No
Objek Kerjasama
Deskripsi Kerjasama
Lingkup Kerjasama
Keterangan
1
uji kompetensi dalam rangka rotasi dan mutasi jabatan admnistrator dan pengawas di kab/kota
uji kompetensi dalam rangka rotasi dan mutasi jabatan admnistrator dan pengawas di kab/kota
terlaksananya uji kompetensi dalam rangka rotasi dan mutas
uji kompetensi dalam rangka rotasi dan mutas
2
uji kompetensi dalam rangka evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama kab/kota
Terjalinnya hubungan sama pelaksanaan uji kab/kota
Terlaksananya uji kompetensi dalam evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama
Kerjasama yang terjalin selama lebih pada peningkatan pelayanan
3
uji kompetisi dalam rangka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kab/kota
terjalinya kerjasama dengan kab/kota
terlaksana nya uji kompetisi dala seleksi Terbuka JPTP
belum adanya perda terkait retribusi yang berkenaan dengan uji kompetensi sehingga terlaksananya kerjasama belum memberikan impact PAD
4
inspektorat provinsi NTB dengan dengan inspektorat kabupaten/kota tentang pembinaaan dan pengawasan
pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
dokumen laporan hasil pengawasan 2.dokumen laporan bimbingan teknis APIP
peningkatan akuntabelitas kerja dan keuangan daerah
5
INSPEKTORAT DENGAN BPK NTB tentang kemitraan dalam pemeriksaan atas pengelolaankeuangan desa
knowledge Transfer Forum pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dari BPK kepada inspektorat
Laporan hasil tematik/khusus
peningkatan Matururas SPIP
6
Kerjasama Pemprov dengan PLTU Jeranjang tentang Pengembangan Metode Olah Sampah Setempat Untuk Mengubah Sampah Menjadi Energi
Pengembangan metode TOSS untuk pengolahan sampah baik organik maupun anorganik
Terciptanya energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah
Pengembangan metode TOSS untuk pengolahan sampah baik organik maupun anorganik
7
Pengembangan Pengolahan Sampah Organik Dengan Metode Biokonversi di Kabupaten/Kota
Metode pengelolaan sampah organik dengan menggunakan BSF
Terkelolanya sampah organik di Kabupaten/Kota
Metode pengelolaan sampah organik dengan menggunakan BSF
8
Nota Kesepahaman antara Kepala DLHK Provinsi NTB dengan PT.Citra Tambora Rinjani
Program penguatan peduli lingkungan untuk mendukung Program NTB Zero Waste Province
Terciptanya kerjasama dalam pemanfaatan potensi,keahlian dan fasilitas yang dimiliki
Program penguatan peduli lingkungan untuk mendukung Program NTB Zero Waste Province
9
Perjanjian Kerjasama antara Pihak ketiga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai KPH
Pemanfaatan kawasan hutan
Hasil produksi komoditas sesuai yang telah disepakati
Pemanfaatan kawasan hutan
10
Perjanjian kerjasama antara Gubernur dengan Pihak ketiga yang akan melakukan usaha kehutanan dengan menyepakati jenis komoditas yang akan diusahakan
Pemanfaatan kawasan hutan
Hasil produksi komoditas sesuai yang telah disepakati
Pemanfaatan kawasan hutan
11
Naskah Kerjasama antara Pemprov dengan Pemerintah Kab/kota dalam hal ini Gubernur atas nama Pemprov dan Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Kab/Kota
Pemanfaatan kawasan hutan
Hasil produksi komoditas sesuai yang telah disepakati
Pemanfaatan kawasan hutan
12
Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura LHK NTB dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Kompak Sejahtera
Kerjasama pemanfaatan hutan pada hutan produksi terbatas
Agar masyarakat setempat dapat manfaat secara langsung berupa penguatan kapasitas,
Kerjasama pemanfaatan hutan pada hutan produksi terbatas
13
Perjanjian kerjasama antara Pemprov NTB dengan Yayasan Forest For Life Indonesia
Kerjasama pengelolaan sampah organik
Manfaat biokonversi sampah/bahan organik menjadi sumber protein
Kerjasama pengelolaan sampah organik
14
Perjanjian kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat
Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah regional Provinsi NTB
Terlaksananya pelayanan, penanganan,pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA regional
Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah regional Provinsi NTB
15
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Kepolisian Daerah NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Komando Resort Militer 162/Wira Bhakti, BKSDA NTB, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Taman Nasional Tambora
Peningkatan dan percepatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi NTB
Pemberantasan Perusakan Hutan
Peningkatan dan percepatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi NTB
16
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkab LombokTengah
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui kemitraan/kerjasama
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
17
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Lombok Barat
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui kemitraan/kerjasama
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
18
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Sumbawa Barat
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui kemitraan/kerjasama pada hutan lindung
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
19
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkot Bima
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui kemitraan/kerjasama
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
20
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Sumbawa
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui kemitraan/kerjasama
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
21
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Dompu
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui kemitraan/kerjasama
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
22
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Bima
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui kemitraan/kerjasama
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung
23
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Lombok Utara
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui kemitraan/kerjasama
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
24
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat
Pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional
Kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah secara terpadu
Pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional
25
kerjasama dengan kab.sumbawa tentang penagihan tunggakan PKB
menyediakan tenaga penagihanan di setiap desa di kab.sumbawa
Dokumen kerjasama
berkurangnya angka penunggakan pajak
26
Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Percepatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di wilayah KPH Prov.NTB
Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta pengelolaan hutan secara lestari melalui kegiatan ekonomi berbasis KPH
Percepatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di wilayah KPH Prov.NTB
27
kerjasama dengan kab.lombok timur tentang penagihan tunggakan PKB
menyediakan tenaga penagihanan di setiap desa di kab.lombok timur
Dokumen kerjasama
berkurangnya angka penuggakan pajak
28
kerjasama dengan kab.lombok utara tentang penagihan tunggakan PKB
menyediakan tenaga penagihanan di setiap desa desa di kab.Lombok utara
Dokumen kerjasama
berkurangnya angka penuggakan pajak
29
penyelenggaraan tertib pemanfaatan ruang publik
membahas landasan kerjasama dalam penyelenggaraan ruang publik
agar masyarakat menggunakan ruang Publik sesuai peruntukannya
agar masyarakat menggunakan ruang Publik sesuai peruntukannya
30
Kerjasama dengan Indonesia Institute For Conflict Transformation (IICT)
Pelatihan Mediator
Terselenggaranya pelatihan mediator bersetifikat
Pelatihan Mediator
31
Kerjasama dengan Pusat Mediasi Indonesia (PMI) Universitas Gajah Mada
Pelatihan Mediator
Terselenggaranya pelatihan mediator bersetifikat
Pelatihan Mediator
32
Kerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI)
Penguatan kelembagaan dan TOT Mediator
Terselenggaranya TOT mediator bagi pengurus bale mediasi NTB
Penguatan kelembagaan dan TOT Mediator
33
Kerjasama dengan Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ)
Pengembangan Bale Mediasi
Dukungan AIPJ kepada bale mediasi untuk pengembangan bale mediasi
Pengembangan Bale Mediasi